Diduga Tidak Kerja, Dinas PMD Didemo

0
687

Jambinow.com, Sengeti – Pemda melalui Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (DPMD) Kabupaten Muaro jambi diminta untuk segera memberikan kejelasan atas dugaan penyalahgunaan pemotongan anggaran DD/ADD pada setiap desa pada kawasan kabupaten Muaro Jambi.

Hal ini terungkap saat Laskar merah putih perjuangan (LMPP) kabupaten muaro jambi melakukan Aksi Damai di depan kantor DPMD kabupaten muaro jambi Kamis siang (9/7/20).

Sekjen LMPP Toha Kumpeh dalam orasinya mengatakan LMPP meminta kepada Pemda Muaro jambi agar mengikuti Peraturan yang telah di tetapkan oleh peraturan Menteri keuangan untuk bantuan Covid-19 yang di potong adalah dana desa (DD) bukan ADD dengan persentase pemotongan antara 25-35% dari besaran dana desa Masing-masing.

“Saya meminta kepada dinas Pemdes kabupaten Muaro jambi untuk dapat memberikan penjelasan dan keterangan secara baik sesuai dengan Undang-undang keterbukaan informasi publik, Apa dasar hukum pemotongan Dana Desa mencapai 10 juta dan ADD yang duga sebesar 60 sampai 80 juta per desa yang ada di dalam kabupaten Muaro Jambi.”Tegas Toha Kumpeh.

Setelah tak berapa lama sekitar 10 menit mereka melakukan orasi didepan gedung Dinas Pemdes, Raden Najmi kepala Dinas DPMD kabupaten Muaro Jambi,keluar menemui para demonstran dan mengajak masuk pendemo ke dalam Aula kantor DPMD.

“Memang benar ada pemotongan Dana Desa sebesar Rp.10,800.000 Namun itu pemotongan langsung dari pusat,”Jelas Rd Najmi.

Sementara itu terkait pemotongan ADD Rd,Najmi menjelaskan ada pemotongan terhadap ADD berdasarkan PMK 35,PERPRES 54 PP 54 add merupakan dana perimbangan kurang DAK 7,7 milyar untuk kabupaten Muaro Jambi,

“Betul di potong tapi bukan pemda yang motong, karena transfer dari pusat memang di kurangi dari Pusat,” terang Rd,Najmi.

Sementara itu Sahrial (Bujang Kurok) ketua LMPP menyayangkan kinerja DPMD yang di anggapnya tidak menjalankan Tupoksinya, sebagai monitoring, pengawasan,evaluasi dan pembinaan terhadap desa-desa yang ada di kabupaten Muaro jambi.

“Saya menduga kadis DPM tidak menjalankan Tupoksinya sebagai pembina desa, karena jika desa di berikan pembinaan maka aksi damai ini tidak akan terjadi, karena jika kepala desa di berikan kejelasan seperti yang di jelaskannya tadi maka kepala desa bisa menjawab pertanyaan dari kami LMPP. “kata Syahrial.(wahid)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here