Petani Tolak Pembangunan Stockpile Didesa Kunangan, Berakibat Sawah Akan Rusak

0
393

Jambinow.com – Masyarakat desa Kunangan, Kecamatan Taman Rajo, kabupaten Muaro Jambi provinsi Jambi,yang dominan bermata pencaharian atau berprofesi sebagai Petani sawah menolak terhadap rencana pembangunan Stockpile Batu Bara di Areal Sawah Desa Mereka.

Di ketahui luas lahan sawah di desa Kunangan 70 Hektar, untuk di tanami padi oleh warga, dan dari hasil garapan petani mendapatkan sekitar 50 ton.hal ini di katakan Uun Suheli ketua Gapoktan .

Namun sejak beberapa tahun yang lalu seluas 4 hektar sawah di desa Talang duku yang bebrbatasan dengan lahan persawahan di desa Kunangan di beli oleh salah satu perusahaan batu bara milik cina, hal ini membuat petani menjadi Resah, pasalnya perusahaan tersebut akan membangun stockpile batubara di atas lahan sawah seluas 4 Hektar tersebut.

Terkait permasalahan ini Uun Suheli ketua Gapoktan BINA TANI di desa kunangan sudah melakukan musyawarah demi kelangsungan kegiatan pertanian pangan di sawah Desa Kunagan,

Dalam musyawarah tersebut seluruh petani yang didukung oleh pemerintah desa kunangan menyatakan menolak rencana pembangunan stockpile batubara di areal sawah Desa Kunangan, karena pembangunan sockpile akan berdampak buruk bagi kelangsungan hidup petani.

“Karena jika pembangun stockpile ini terus dilanjutkan dapat dipastikan akan berdampak buruk bagi petani. akan mengakibatkan hilangnya irigasi yang selama ini menjadi sumber pengairan bagi sawah mereka, belum lagi keberadaan stockpile akan menimbulkan polusi udara yang berdampak terhadap petani, tanah, air dan tanaman.”Jelas Uun Suheli.

Secara otomatis pembangunan Stockpile akan menghentikan kegiatan bersawah karena sawah akan kering irigasi akibat tertimbun oleh Stockpile, dan tentu akan menjadi peluang besar bagi pengusaha untuk membeli lahan dengan harga murah, lahan sawah milik petani untuk penguasaan lahan untuk kepentingan industry stockpile batubara.

Karena saat ini fakta di lapangan sebagian besar sawah ataupun lahan kebun yang ada di Desa Kunangan dan sekitarnya telah beralih kepemilikan kepada pengusaha, banyak warga yang telah menjual tanah mereka.

“Jangan sampai kita juga bernasib sama dengan desa-desa sekitar, yang lahan mereka sudah beralih fungsi menjadi kebun sawit, Stockpile milik, Sebelumnya luas sawah di Desa Kunangan mencapai 120 Hektar, akan tetapi 50 Hektar sawah telah di beli (berpindah tangan) ke pengusaha kemudian beralihfungsi,Hilangnya sawah Desa Talang Duku menjadi contoh terdekat seharusnya menjadi pembelajaran kita bersama.”Jelas Uun Suheli.

Terpisah Firmansyah kepala dinas lingkungan hidup kabupaten Muaro jambi ketika di komfirmasi mengatakan, pada prinsipnya mereka (pengusaha) melakukan penimbunan tentulah harus bermodalkan dokumen dan dalam hal pembebasan lahan itu hak melakukan pembayaran.

“Kelemahan Kabupaten Muaro Jambi belum memiliki perda tentang alih fungsi lahan, kalau tidak puas silahkan melanjutkan permasalahan ini ke jenjang yang lebih tinggi karena negara kita negara hukum,Namun untuk menghantarkan permasalahan ke ranah hukum perlu di kajian lebih dalam jangan kajian itu hanya kajian sosial saja.”Jelas Firmansyah.

Lebih lanjut Ia menjelaskan jika banyak kajian yang harus di kaji lebih dalam ,ada beberapa hal kajian yang mencakup di dalam nya seperti Aspek sosial budaya,aspek ekonomi,aspek lingkungan,aspek pembangunan,dan aspek religius.

Dan Firmansyah mengatakan jika pembangunan Stockpile di kunangan masih dalam tahap penyelidikan dan dalam waktu dekat akan mengutus tim bagian penindakan hukum untuk turun ke lokasi pembangunan stockpile.

“Saya sudah disposisi dan perintahkan untuk bentuk Tim bidang hukum untu investigasi semua, ketika tidak ada ijin di situ maka pol PP yang akan bekerja menindaknya.” Tegas Firmansyah.

Firman juga mengatakan jika lima tahun yang lalu pengusaha Stockpile itu ada ijin tapi yang penambahan. Lahan Belum ada, tidak ada ijin yang Revisi, jika lahan yang baru belum ada ijin namun di bangun pihak pengusaha harus mengganti ijin

“Jika penambahan lahan mereka belum termasuk ada ijin, Secara hukum lingkungan hidup mereka wajib mengganti dokumen perizinan yang lama bukan merevisi ijin,Tidak ada revisi.”Tutup Firmansyah.(Wahid)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here