Program Kotaku Kelurahan Pijoan Jadi Sorotan

0
137
Jambinow.com - Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) merupakan salah satu upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia

Selain itu pada program ini, untuk pengadaan barang dan jasa juga mendapatkan sorotan dikarenakan ada dugaan ketidak transparanan panitia Kelurahan dalam melakukan mekanisme pengadaan barang dan jasa. Bila terjadi ketidak beresan panitia, disinilah awal kebocoran keuangan negara.

Hasil pantauan media ini di lapangan bersama Tim Investigasi LSM Tamperak menemukan dugaan bahwa pekerjaan banyak yang tidak sesuai Spek atau RAB seperti di RT 04 dan RT 12 Kelurahan Pijoan Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi. Di Kelurahan ini telah mendapat anggaran dari Program Kotaku sekitar kurang lebih 1 Milyar. Terlihat, Pekerjaan Jalan bahkan pada pelaksanaan di desa ini diduga tidak sesuai kriteria program Kotaku.

pada pelaksanaan proyek terlihat Dilapangan pekerja tidak mengunakan sistem manajemen keselamatan kerja
1.masker
2.sarung tangan
3.sepatu keselamatan
4.rompi keselamatan.

Selain itu, Alat yang digunakan dilapangan cuma ada
1.motor grader
2.vibro roller
Sedangan kan
1.concrete mixed
2.stamper
Tidak ditemukan dilokasi pekerjaan sedangan biaya sewa alat dan Biaya P3K tertuang di RAB . Disitu Sudah jelas terjadi kebocoran dalam penggunaan anggaran.

Selain itu Juga dari segi Bahan yang digunakan seharusnya Agregat harus kelas B yang digunakan diduga campuran tanah dan splite serta ketebalan tidak sesuai spek atau kurang dari 15 Cm.

  1. Diduga minyak alat berat mengunakan minyak ilegal dengan harga beli Rp 5500 perliter.pengadaan nya lansung dikelolah oleh ketua TIM Budiono (Bokin).

Saat pengambilan dokumen Ketua KSM Budiono als Bokin menghadirkan Oknum yang di duga sebagai Back Up pembangunan Saat di konfirmasi beliau mengatakan sebagai Tim pengamanan proyek.

Pada dasarnya saat pelatihan dan pembentukan Tim Panitia kerja sudah dijelaskan Pihak Kantor Dinas Perkim (Perumahan dan Pemukiman ) bahwa Pada pelaksanaan proyek Progam Kotaku harus sesuai mekanisme yang benar.Jika pada pelaksanaan di temukan penyimpangan yang tidak sesuai dengan RAB, Volume maupun dengan Speknya, akan diberikan Sanksi bahkan sampai di perintahkan untuk pembongkaran.

Ketua LSM Tamperak Irmansyah mengatakan, “ada tiga hal permasalahan hukum terkait pengadaan barang dan jasa.
1.Memiliki niat jahat

  1. Intervensi atasan, dan tidak bisa menolak atasan.
  2. Orang yang tidak tahu dirinya dan tidak mengetahui unsur kebiasaan proses pengadaan barang dan jasa,hukum adminitrasi tapi nyerempet hukum Tipikor (Tindak pidana korupsi), intinya negara tidak boleh di rugikan, mengganggu perekonomian negara. Hukum adminitrasi tujuannya untuk mengembalikan uang negara bila ada temuan dalam pembuatan HPS tidak menutup kemungkinan ketika ada alat bukti persekongkolan dalam pengadaan barang dan jasa tersebut, baru diterapkan ke ranah hukum sesuai dengan Undang-undang Tipikor,” ujarnya. (Usman)