Gemparji Sebut Kebijakan Sekda Gila Gilaan, Sekda Saya Belum Tau Suratnya

0
1102

Jambinow.com – Permasalahan sertifikat Vaksin yang menjadi sarat administrasi di kabupaten Muaro jambi ini menuai kontroversi dan langsung mendapat sorotan dari Aktifis provinsi jambi. yang menilai kebijakan sekda muaro jambi melalui camat tidak ada dasar.(30/7/21).

M Hafiz Alatas,ketua LSM GEMPARJI kepada Jambinow.com mengatakan, kebijakan tidak bisa di ambil jika belum ada aturan yang menjadi regulasi yang mengikat yang dapat membenarkan tim gugus tugas Covid 19 kabupaten muaro jambi melakukan kebijakan yang menjadikan sertifikat vaksin sebagai sarat administrasi.

“Mereka sudah melakukan hal-hal yang bukan merupakan wewenang mereka, di Muaro jambi itu sekda sudah mengeluarkan surat edaran melalui camat kepada KUA, kades dan Lurah. sertifikat vaksin menjadi syarat administrasi, inikan sudah menyalahi Gila-gilaan sudah diluar aturan mereka main,ini akan kita soroti dan akan kita suarakan di muaro jambi nantinya.”Papar M.Hafiz.

Tambahnya lagi semua kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik itu provinsi, kabupaten ataupun kota, harus mempunyai dasar hukum yang tidak bertentangan dengan regulasi di atasnya, untuk penanganan covid ini sendiri kan jelas dasar nya Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perjalanan Orang Dalam Negeri Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19).

“Untuk menjalankan regulasi tersebut maka pemerintah daerah mengeluarkanlah Surat Edaran yang sejalan dengan SE di atasnya,jadi sampai sekarang belum ada satupun regulasi yang mengatur bahwa sertifikat vaksin menjadi syarat administrasi dalam pelayanan umum,apalagi khusus untuk syarat mengurus pernikahan, ingat, Departemen Agama itu adalah lembaga Vertikal, Sekda dan jajaranya harus faham,agar kebijakan yang mereka ambil tidak menimbulkan polemik baru di masyarakat,” Papar Ketum Gemparji.

Sementara melalui WhatsApp pribadinya, Ir.Azrin.M.Si. Pj Sekda muaro jambi juga menanggapi terkait surat pemberitahuan yang dikeluarkan oleh camat Maro sebo beberapa waktu lalu terkait dijadikannya sertifikat vaksin sebagai syarat administrasi bagi masyarakat untuk mengadakan Resepsi pernikahan.

Kepada media ini Pj Sekda mengatakan jika surat yang di keluarkan oleh camat itu. dirinya belum mengetahui pasalnya ia mengaku belum berkoordinasi dengan camat soal dasar yang menjadi rujukan terbitnya surat pemberitahuan sertifikat vaksin tersebut menjadi syarat administrasi.

“Saya belum bertanya Sama camatnya.” Ujar Ir.Azrin.M.Si.

Dan terkait adanya isyu yang berkembang luas dikalangan ASN lingkup kabupaten Muaro jambi, yang mana juga diwajibkan untuk menjalani vaksinasi dan selanjutnya sertifikat vaksin menjadi syarat administrasi wajib untuk pencairan TPP Sekda membantahnya dengan tegas.

“Itu Tidak benar”Tegasnya.

Ia juga menanggapi isu yang beredar bahwa bupati dalam waktu dekat akan mengeluarkan surat edaran terkait tidak akan dibayarkannya TPP oleh pemda jika tidak memiliki sertifikat di vaksin.

Menurut keterangan sekda, Pemda muaro jambi belum ada mengeluarkan surat edaran terkait sertifikat vaksin menjadi syarat pencairan TPP.

“Surat edarannya memang tidak ada, tapi secara lisan saya sudah perintahkan para kepala OPD dan para Kabag untuk vaksin, dan meminta mereka untuk memerintahkan seluruh stafnya untuk vaksin.” Papar Ir.Azrin.M.Si

Dan meskipun bupati tidak ada mengeluarkan surat edaran sertifikat vaksin menjadi syarat administrasi wajib bagi ASN. namun kebijakan di ambil tidak berdasarkan surat edaran. dan yang menjadi dasar rujukan kebijakan tersebut adalah semata-mata untuk mendukung program dari pusat.

“Vaksinasi massal itu merupakan program Pemerintah Pusat, Pemda wajib untuk mengawal dan menyukseskannya.”Pungkas Pj Sekda Muaro Jambi ini.

(Wahid )